Perdagangan

Perdagangan

Gerai buah-buahan.

Perdagangan atau dagang ialah penukaran barang-barang, perkhidmatan-perkhidmatan, atau kedua-dua ini secara sukarela. Mekanisme yang membenarkan perdagangan dipanggil pasaran. Bentuk perdagangan yang asal ialah barter, iaitu penukaran barang dan perkhidmatan secara langsung. Secara amnya, pedagang-pedagang moden berunding melalui media pertukaran seperti wang. Oleh itu, pembelian boleh diasingkan daripada penjualan, atau pendapatan. Rekaan wang (dan kemudiannya kredit, wang kertas, dan wang bukan fizikal) amat memudahkan dan mempromosikan perdagangan. Perdagangan antara dua orang pedagang dipanggil 'perdagangan dua hala', manakala perdagangan antara melebihi dua orang pedagang digelarkan 'perdagangan berbilang hala'.

Perdagangan wujud disebabkan banyak alasan. Disebabkan pengkhususan dan pembahagian kerja, kebanyakan orang menumpukan usaha mereka pada suatu aspek pengeluaran yang kecil, dan menukarkan hasil-hasil mereka dengan produk-produk yang lain. Perdagangan wujud antara kawasan-kawasan disebabkan setiap kawasan mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran sesuatu atau sebilangan komoditi yang tertentu, atau kerana saiz kawasan itu memberikan manfaat pengeluaran besar-besaran. Oleh itu, perdagangan pada harga pasaran antara kawasan-kawasan memanfaatkan semua kawasan.Sumber:
Sumber:  http://ms.wikipedia.org/wiki/Perdagangan

Definisi Perdagangan dan Jenis Perdagangan

Perdagangan adalah semua tindakan yang tujuannya menyampaikan barang untuk tujuan hidup sehari-hari, prosesnya berlangsung dari produsen kepada konsumen. Orang yang pekerjaannya memperjualbelikan barang atas prakarsa dan resiko dinamakan pedagang.

Perdagangan dibedakan atas perdagangan besar dan perdagangan kecil. Dalam perdagangan besar jual beli berlangsung secara besar-besaran. Dalam perdagangan besar, barang tidak dijual/disampaikan langsung kepada konsumen atau pengguna, sedangkan dalam perdagangan kecil, jual beli berlangsung secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen.

Sementara itu, pedagang sendiri jenisnya bermacam-macam. Ada pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang dari pintu ke pintu (door to door), pedangang kios, pedangang kaki lima, grosir (pedagang besar), pedagang supermarket dan sebagainya. Jenis-jenis pedagang ini lazim dibedakan berdasarkan pada cara menawarkan barang dagangannya masing-masing.

Pedagang keliling

Pedagang keliling adalah pedagang yang menawarkan barang dagangannya dengan cara berkeliling. Berkeliling di sini biasanya dilakukan dari RT ke RT, dari RW ke RW, dari kampung ke kampung, atau dari desa ke desa. Barang yang mereka tawarkan biasanya digendong, dipikul. Didorong dengan gerobak, atau diangkut dengan sepeda atau kendaraan bermotor yang termasuk pedagang jenis ini adalah pedagang jamu gendong, pedagang bakso, pedagang es krim dan lain-lain.

Pedagang Asongan

Pedagang asongan adalah pedagang yang menawarkan barang dagangannya dengan cara menempatkannya di kotak kecil yang mudah dibawa dan dipindah-pindahkan. Kotak tersebut biasanya mereka kalungkan di leher seperti tas, dan barang-barang yang mereka tawarkan biasanya berupa rokok, korek api, kembang gula, kertas tisu, kacang, kuaci, buah, dan barang-barang ringan lainnya.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menawarkan barang dagangannya dengan cara menggelarnya di trotoar atau di tepi jalan yang ramai. Untuk menggelar dagangannya, mereka menggunakan tikar, terpal atau semacam balai-balai. Barang-barang yang mereka tawarkan umumnya berupa sepatu, pakaian, makanan, buah-buahan dan lain – lain.

Pedagang Grosir
Grosir adalah pedagang yang dalam menawarkan barang tidak langsung berhadapan dengan calon pembeli. Pedagang grosir tidak langsung menawarkan barang kepada calon pembeli sebagaimana pedagang eceran, melainkan calon pembelilah yang mendatangi pedagang grosir.

Sumber: http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2162642-definisi-perdagangan-dan-jenis-pedagang/#ixzz2ep7gAXqg

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 52/M-DAG/PER/10/2009

TENTANG

TANDA TERA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1. Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu menetapkan

ukuran, bentuk, dan jangka waktu berlakunya tanda tera dan tera ulang

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Tahun

2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan

Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat

Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 52/M-DAG/PER/10/2009

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

50 Tahun 2008;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan

Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TANDA TERA TAHUN

2010.

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 2010 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda

Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak untuk

digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang.

Pasal 2

(1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibubuhkan

dan/atau dipasang pada UTTP atau pada Surat Keterangan Tertulis,

setelah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

(2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibubuhkan

dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan

pada waktu ditera atau ditera ulang.

(3) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibubuhkan

dan/atau dipasang pada bagian–bagian tertentu dari UTTP yang

sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah

penukaran dan/atau perubahan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 52/M-DAG/PER/10/2009

3

(4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dibubuhkan pada UTTP pada waktu ditera,

agar dapat diketahui tempat kedudukan dan pegawai yang

melakukan peneraan.

Pasal 3

(1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

berbentuk segilima beraturan yang didalamnya terdapat angka arab

10, terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut

dengan sisi di hadapan sudut tersebut: 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.

(2) Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 1

Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

(3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung

sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai

dengan:

a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah, retak, atau rusak;

b. tanggal 30 November 2020 untuk Meter kWh 1 (satu) fase dan 3

(tiga) fase;

c. tanggal 30 November 2016 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki

Ukur Tetap;

d. tanggal 30 November 2015 untuk Meter Gas Tekanan Rendah;

e. tanggal 30 November 2015 untuk Meter Air Rumah Tangga;

f. tanggal 30 November 2012 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur

yang khusus digunakan untuk menguji Meter Prover; dan

g. tanggal 30 November 2011 untuk UTTP, selain UTTP pada huruf

a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 4

(1) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga

belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3

(tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 6 mm, 4 mm, dan

2 mm.

(2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa

berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai

dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan

diberi Tanda Sah.

Pasal 5

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berbentuk

lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun

sebanyak 8 (delapan) helai, terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing

dengan garis tengah: 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 52/M-DAG/PER/10/2009

Pasal 6

Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), berbentuk

ellips yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode unit

organisasi Metrologi Legal di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) ukuran, masingmasing

dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta

sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm.

Pasal 7

Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(4), berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf latin yang

menunjukkan inisial Pegawai Yang Berhak, terdiri dari 3 (tiga) ukuran,

masing-masing dengan garis tengah: 8 mm, 5 mm, dan 4 mm.

Pasal 8

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tanda Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Tanda Pegawai Yang Berhak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai masa berlaku

terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP sampai

dengan dinyatakan dicabut.

Pasal 9

Contoh Bentuk Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tanda

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tanda Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Tanda Pegawai Yang Berhak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Departemen Perdagangan R.I.

Kepala Biro Hukum,

Ttd

Widodo

Sumber: http://ditjenpdn.kemendag.go.id/WEB/doc/dokumen/18/18.pdf